Ketentuan mengenai hacking
dan cracking di Indonesia secara
khusus tersebar dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).
Menurut kategori tindak pidananya, diantaranya:
1. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik orang lain
dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 30).
2. Melakukan penyadapan (intersepsi) atas informasi dan/atau
dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 31).
3. Mengubah dan mentransmisi informasi dan/atau dokumen
elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 32).
4. Mengganggu dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi
tidak bekerja sebagaimana mestinya dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum (Pasal 33)
5. Memanipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik agar
dianggap seolah-olah data otentik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum (Pasal 35).
Jadi, berdasarkan pasal-pasal di atas, hacking dan cracking
termasuk perbuatan yang dilarang berdasarkan UU ITE.
By: M. Dedi (11150027) , Anisa (11150071) , Septi Sarah H. (11150254) , Junius (11150661)
Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi







Komentar
Posting Komentar