Cracking menurut Hukum Indonesia



Ketentuan mengenai hacking dan cracking di Indonesia secara khusus tersebar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).



Menurut kategori tindak pidananya, diantaranya:


1. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 30).


2. Melakukan penyadapan (intersepsi) atas informasi dan/atau dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 31).


3. Mengubah dan mentransmisi informasi dan/atau dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 32).


4. Mengganggu dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 33)


5. Memanipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data otentik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 35).

Jadi, berdasarkan pasal-pasal di atas, hacking dan cracking termasuk perbuatan yang dilarang berdasarkan UU ITE.


By: M. Dedi (11150027) , Anisa (11150071) , Septi Sarah H. (11150254) , Junius (11150661)
Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi


Komentar